Bali Sewa Mobil Blog Bali

Upaya Pemprop Bali untuk memasukkan hotel di Kota Denpasar, Gianyar dan Kabupaten Badung dalam daftar negatif investasi (DNI) hanya akan mentok di tingkat wacana. Disparda Bali belum bisa melakukan kajian kebutuhan kamar hotel di Bali khususnya di Gianyar, Badung dan Denpasar karena terkendala anggaran.

Sebelumnya, sesuai imbauan Gubernur Bali, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Propinsi Bali meminta Disparda Bali mengkaji jumlah kebutuhan kamar hotel di kawasan Badung, Denpasar dan Gianyar. Data hasil kajian tersebut bisa digunakan sebagai dasar kajian untuk menentukan apakah jumlah hotel di ketiga kawasan pariwisata tersebut sudah jenuh. Dari hasil kajian tersebut, bisa diajukan dasar kepada pemerintah pusat untuk menutup investasi asing untuk pembangunan hotel di wilayah Badung, Denpasar dan Gianyar. Untuk mengkaji jumlah kamar hotel di Bali tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengkajian kamar hotel di Denpasar, Badung dan Gianyar mesti melalui proses yang cukup panjang.

Sementara itu, komponen pariwisata meminta Pemprop Bali mengkaji pengeluaran izin hotel untuk wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar yang dinilai sudah cukup padat. Ini bisa dilihat dari tingkat hunian kamar hotel di tiga kabupaten/kota di Bali tersebut berada pada kisaran 50-60 persen. Sementara 40-50 persen kamar hotel belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu juga, Gubernur Bali pada dasarnya menerima masukan komponen pariwisata terkait upaya mengkaji pengeluaran izin hotel di wilayah Badung, Denpasar dan Gianyar. Untuk menutup investasi hotel di ketiga kawasan tersebut membutuhkan kajian kebutuhan kamar hotel secara lengkap.
Untuk itu, Gubernur Bali telah meminta komponen pariwisata untuk bisa membantu membuat kajian kebutuhan kamar hotel tersebut. Sekarang perlu adanya langkah proaktif dari komponen pariwisata untuk membantu pemerintah dalam mengkaji jumlah kamar hotel terutama di tiga kawasan pariwisata Bali meliputi Badung, Denpasar dan Gianyar. Pengkajian jumlah kamar hotel di Bali juga mesti dilakukan orang yang berkompeten. Disparda tentunya harus melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk instansi terkait untuk melakukan kajian kebutuhan kamar hotel di Bali. Sampai saat ini Disparda Bali masih menunggu peran aktif dari komponen pariwisata di Bali untuk membantu mengkaji jumlah kebutuhan kamar hotel di Bali. Tanpa dukungan komponen pariwisata, Disparda belum bisa mengantongi data kajian kebutuhan kamar hotel di Badung, Denpasar dan Gianyar.

Propinsi Bali menghadapi masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari abrasi yang terjadi hampir di seluruh pantai di Bali. Banyak lahan dan tebing kini beralih menjadi akomodasi wisata. Selain soal abrasi pantai, menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bali juga mengalami alih fungsi lahan akibat perkembangan pembangunan. Tercatat dalam setahun ada alih fungsi lahan seluas 600 hektar. Kualitas air di Bali juga menjadi masalah besar. Belum lagi kesadaran akan pentingnya lingkungan sehingga proses penegakan hukum perlu dilakukan. Dengan adanya Perda Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) yang harus diikuti kabupaten dan kota di Bali. Perda sudah punya tinggal dijabarkan lagi. Untuk menjaga lingkungan Bali perlu membangun program green province.

Program tersebut dijabarkan dalam green culture atau budaya hijau. Artinya, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk sadar akan pentingnya Bali yang hijau dan bersih. Diharapkan seperti Bali pada tahun 2011 bebas sampah plastik. Sementara itu, diharapakan supaya petani di Bali untuk lebih banyak menggunakan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida. Hal itu sudah dicoba dengan menerapkan kebijakan tersebut di Buleleng dan hasilnya cukup bagus.

Sementara untuk menjaga kualitas air, Gubernur Bali bersama pihaknya mengantisipasi dengan menaikkan pajak air bawah tanah sampai 1.000 persen. Tingginya kenaikan pajak ABT supaya masyarakat yang menggunakan ABT tidak seenaknya.

Sejumlah pemilik restoran dan hotel yang ada di Kintamani mengaku tetap optimis jika pada saat libur Idul Fitri mendatang, jumlah kunjungan wisatawan ke Kintamani akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian relatif lebih baik ketimbang tahun lalu. Tahun ini diperkirakan jumlah wisatawan yang datang ke Kintamani akan mengalami kenaikan dibandingkan libur Idul Fitri tahun lalu.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan jumlah kunjungan wisdom tersebut, kini sejumlah pengusaha telah melakukan berbagai persiapan mulai perbaikan penataan usaha, hingga mencari tenaga tambahan. Persiapan dilakukan sama dengan tahun sebelumnya, mulai dari merancang menu baru hingga mempersiapkan tenaga kerja.

Saat ini Kintamani masih tetap menjadi salah satu objek wisata favorit yang ada di Bali. Jumlah wisdom ke Kintamani akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya jika dikaitkan dengan libur Idul Fitri mendatang.

Kawasan pariwisata Bali mulai dari Tuban, Kuta termasuk kawasan pariwisata lain di Bali sudah dihadapkan dengan masalah kemacetan, jika tidak ditangani secara cepat oleh pemerintah, kemacetan lalu lintas akan berdampak buruk bagi pariwisata Bali.

Kawasan sentra pariwisata mulai dari Tuban, Kuta termasuk Ubud sudah dihadapkan masalah kemacetan. Kemacetan ini akan sangat tampak terutama saat masa high season kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali dan ramainya kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Bali. Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, perlu disediakan jalan alternatif seperti jalan layang. Rencana pembuatan jalan layang ini, jangan dalam tahap wacana. Jalan layang ini mesti dibuat pada titik kemacetan, sehingga bisa menjadi jalan alternatif. Selain itu, pro dan kontra pembuatan jalan alternatif ini mesti ditekan. Jika bisa direalisasikan, jalan layang tersebut cukup membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di Bali.

Jika kemacetan ini tak ditangani secara cepat, 5 tahun ke depan pemandangan kemacetan lalu lintas di Bali akan makin meluas. Bali akan dipenuhi dengan pemandangan kemacetan lalu lintas. Masalah kemacetan ini, akan benar-benar berdampak pada sektor pariwisata Bali. Pemerintah mesti secepatnya mencari solusi untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Selain itu, masalah kemacetan lalu lintas di Bali akan sangat berdampak pada animo kedatangan wisatawan ke Bali. Suasana macet tersebut akan mengganggu transportasi wisatawan di Bali terutama dalam kegiatan tour.

Wisatawan tentunya sangat membutuhkan transportasi yang nyaman selama berlibur di Bali. Ketika menghadapi situasi lalu lintas yang macet, sulit bagi mereka untuk merasakan suasana nyaman. Waktu tour wisatawan bisa habis selama dalam perjalanan akibat sering terjebak dalam kemacetan lalu lintas.

Selain itu juga, masalah kemacetan ini bisa menjadi ancaman keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali, bisa beralih ke kawasan pariwisata lain di Indonesia maupun di luar negeri jika Pemprop Bali tidak bisa memecahkan masalah kemacetan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah duduk bersama dengan semua komponen terkait yang bisa membantu memecahkan masalah kemacetan di Bali. Dalam pertemuan tersebut diharapkan bisa solusi terbaik untuk memecahkan masalah kemacetan yang terjadi di kawasan pariwisata Bali. Solusi dari pertemuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk memecahkan masalah kemacetan di Bali, sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi momok bagi pariwisata Bali ke depan.

Tindakan pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) akibat kisruh taksi di Bali, berdampak pada penurunan citra angkutan pariwisata di Bali. Warga Australia secara tidak langsung akan meragukan kenyamanan armada angkutan pariwisata di Bali akibat kisruh taksi tersebut.

Sementar itu, pengusaha angkutan pariwisata di Bali sejak lama berupaya membangun citra positif bagi armada angkutan pariwisata. Sayangnya, dengan adanya kisruh taksi yang terjadi belum lama ini di Bali secara tidak langsung berdampak pada penurunan citra angkutan pariwisata di Bali.

Wisatawan Australia paling tidak akan memperhatikan peringatan dari negaranya untuk berhati-hati ketika berlibur di Bali. Setelah kisruh taksi tersebut, mereka cukup berhati-hati menggunakan armada angkutan pariwisata di Bali. Wisatawan Australia akan meragukan keamanan dan kenyamanan angkutan pariwisata di Bali.

Memang belum ada laporan dari anggota Pawiba terkait penurunan pemanfaatan armada angkutan pariwisata akibat dampak travel advisory Australia. Kisruh taksi di Bali di antaranya mengorbankan citra angkutan pariwisata di Bali. Bali Tourism Board (BTB) telah mengkoordinasikan pengusaha armada angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa yang berada di Pawiba untuk melakukan langkah perbaikan. Ini menyangkut adanya dampak dari kisruh taksi termasuk laporan adanya armada angkutan pariwisata liar berulah merugikan wisatawan di Bali.

Sementara itu, travel advisory dari pemerintah Australia memang cukup menjadi perhatian pengusaha angkutan pariwisata di Bali. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mewajibkan semua angkutan umum yang mengangkut wisatawan baik bus pariwisata, kendaraan sewa maupun taksi wajib mengantongi izin. Jika kendaraan angkutan pariwisata tersebut banyak yang liar sulit untuk ditertibkan. Ini dikarenakan, kendaraan pariwisata liar tidak masuk dalam asosiasi resmi di Bali seperti Pawiba.

Pertumbuhan angkutan pariwisata sangat pesat. Banyak kendaraan angkutan liar ini sehingga sangat sulit untuk ditertibkan. Ini tentunya pemerintah mesti segera menata angkutan pariwisata liar di Bali. Setelah mengantongi izin, angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa tersebut bisa masuk menjadi anggota Pawiba.

Dalam beberapa tahun ini, wisatawan yang berlibur ke Bali lebih banyak rombongan kecil/keluarga sehingga lebih banyak menggunakan kendaraan sewa di bawah 9 kursi. Data kendaraan sewa di Bali yang tercatat di Pawiba sebanyak 2.500 unit.

Selain itu, kisruh taksi yang memunculkan travel advisory Australia ini berdampak pada angkutan pariwisata di Bali. Kisruh taksi ini terjadi di Bali sehingga berdampak pada citra armada angkutan pariwisata di Bali. Jika kisruh taksi yang terkesan anarkis terulang kembali dan ada wisatawan menjadi korban, dipastikan akan sangat berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali.

Wisatawan asal Singapura berliburan ke Bali meningkat sebesar 55,36 persen dari 26.702 orang selama semester pertama 2009 menjadi 41.483 orang pada semester yang sama tahun 2010.

Peningkatan yang cukup signifikan itu, menjadikan Singapura menempati posisi kedelapan dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali yang sebelumnya negara itu tidak diperhitungkan. Masyarakat Singapura yang menikmati panorama alam serta keunikan seni budaya Bali seluruhnya lewat Bandara Ngurah Rai, dengan menumpang pesawat yang terbang langsung dari negaranya, tidak seorang pun yang tercatat lewat pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar.

Negara pulau itu mampu memberikan kontribusi sebesar 3,52 persen dari total wisman berkunjung ke Pulau Dewata sebanyak 1,18 juta orang selama semester pertama 2010, meningkat 10,23 persen dibanding semester yang sama 2009. Singapura menempati urutan ke delapan negara terbanyak memasok wisman ke Bali setelah Australia, Jepang, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Prancis. Sementara Inggris dan Belanda posisinya berada di bawah Singapura.

Dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali, enam negara di antaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan empat negara mengalami penurunan. Keenam negara yang masyarakatnya makin banyak berwisata ke Bali selain Singapura juga Australia sebesar 53,89 persen dari 180.686 orang pada semester pertama 2009 menjadi 278.049 orang pada semester pertama 2010.

Selain itu, juga Cina meningkat 0,33 persen dari 97.930 orang menjadi 98.257 orang, menyusul Taiwan 13,10 persen dari 57.994 orang menjadi 65.589 orang, Belanda sebesar 40,53 persen dari 25.676 orang menjadi 36.082 orang dan Inggris 2,19 persen dari 37.701 orang menjadi 38.526 orang. Sementara empat negara lainnya yang mengalami penurunan meliputi Jepang sebesar 22,29 persen dari 154.071 orang pada semester pertama 2009 menjadi hanya 119.772 orang pada semester yang sama 2010.

Demikian juga Malaysia turun 6,23 persen dari 73.853 orang menjadi 69.251 orang, Korea Selatan 5,81 persen dari 63.045 orang menjadi 59.384 orang dan Prancis 7,67 persen dari 45.716 orang menjadi 42.2 11 orang.

Pemprop Bali akan menindak tegas keberadaan pramuwisata liar berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 1/ 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW). Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, ke depan seluruh biro perjalanan wisata (BPW) yang ada harus menggunakan pramuwisata berlisensi.

Pramuwisata yang telah berlisensi, telah teruji kemampuannya untuk dapat memberikan penjelasan yaang benar terkait pariwisata Bali yang berbasis budaya. Keberadaan pramuwisata liar yang cenderung tanpa mempedulikan masalah lisensi ditakutkan akan dapat menodai pariwisata Bali, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan wisata ke depannya.

Sementara itu, sering sekali mendapat pengaduan dari wisatawan terkait penjelasan yang diberikan oleh oknum pramuwisata liar yang memberikan penjelasan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Untuk itu, dengan diberlakukannya perda itu, Pemprop Bali akan menindak tegas keberadaan pramuwisata tidak berlisensi yang diindikasikan banyak beroperasi di Bali. Sementara itu, adanya pramuwisata tak berlisensi kemungkinan karena keterbatasan masalah bahasa, banyak di lapangan ditemukan adanya keberadaan pramuwisata Mandarin yang cenderung tidak berlisensi.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya perda tersebut ke depan masalah pramuwisata liar dapat ditindak tegas, sehingga Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia dapat terus dipertahankan. Pemrop Bali dan Asita berharap, ke depan Bali dapat dibersihkan dari usaha-usaha yang tidak beretika agar dapat memberikan layanan terbaik bagi wisatawan.

Pengembangan pariwisata di Bali memasuki tahun 2010 ini, bisa kembali mengikuti teknik pengembangan pariwisata di era tahun 1970-an. Ketua DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengatakan, pengembangan pariwisata Bali saat ini mesti lebih banyak memberdayakan masyarakat lokal, salah satunya dengan pengembangan desa wisata.

Sementara itu, lahan pertanian di Bali yang tersisa hanya sekitar 14 persen. Pemerintah mesti mengarahkan masyarakat pedesaan untuk ikut mengembangkan sektor pariwisata. Lahan pertanian tidak lagi dialihfungsikan untuk akomodasi maupun perumahan. Dengan melihat pembangunan pariwisata tahun 1970-an penduduk bisa memberdayakan rumahnya dalam bentuk home stay kepada wisatawan melalui desa wisata. Dengan menawarkan rumahnya untuk tempat penginapan, masyarakat bisa ikut berinteraksi dengan wisatawan.

Selain itu, untuk tren ke depan wisatawan yang berlibur ke Bali akan mencari kawasan desa wisata. Salah satu contohnya, wisatawan dari kawasan Eropa Timur dan Eropa Utara akan memilih menikmati desa wisata di Bali. Mereka jenuh tinggal di hotel berbintang. Wisatawan Eropa ini tentunya ingin melihat kehidupan nyata masyarakat di pedesaan. Mereka ingin tinggal dengan penduduk melalui home stay yang ditawarkan masyarakat pedesaan. Hanya saja, masyarakat di pedesaan harus bisa cepat berinteraksi dengan wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah desa di Bali.

Kendala pengembangan desa wisata selama ini adalah terbatasnya masyarakat pedesaan yang bisa memberikan pelayanan kepada wisatawan. SDM di desa mesti dilatih dalam pengusahaan bahasa asing termasuk keahlian di bidang pariwisata seperti memasak menu-menu masakan yang dibutuhkan wisatawan.

Jika 3 juta wisatawan yang berkunjung ke Bali bisa mengunjungi desa wisata akan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Pengembangan desa wisata ini juga bisa melibatkan seluruh komponen di desa adat.

Salah satunya, kegiatan meeting wisatawan bisa menggunakan balai banjar yang letaknya berdekatan dengan areal pertanian. Wisatawan tidak mesti disuguhkan dengan ruangan meeting yang megah di hotel yang ber-AC. Mereka bisa ditawarkan ruang meeting balai banjar dengan udara persawahan yang sejuk. Ini tentunya bisa menekan penggunaan listrik sejalan dengan kenaikan TDL.

Sementara itu, perlu adanya upaya dari pelaku pariwisata di Bali untuk mengalihkan perhatian wisatawan untuk mengunjungi desa wisata. Dengan mengunjungi desa wisata, wisatawan bisa menikmati suasana baru di Bali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Budpar juga sudah mengagendakan pengembangan desa wisata di Indonesia. Ini bisa ditindaklanjuti Pemprop Bali untuk pengembangan desa wisata di Bali.

Selain mendorong pengembangan desa wisata, Pemprop Bali perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada SDM yang ada di kawasan pedesaan. Mereka juga merupakan bagian pelaku pariwisata. Ini juga upaya mengarahkan masyarakat bisa merasakan hasil pengembangan sektor pariwisata di Bali.

Selain itu, pemberdayaan desa wisata untuk menekan pengurangan lahan produktif di Bali. Masyarakat tidak perlu menjual lahan pertanian kepada investor untuk dibangun sarana akomodasi. Melainkan mereka juga bisa memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan home stay untuk menginap bagi wisatawan.

Dengan mencontoh Malaysia sudah banyak penduduk memfungsikan rumahnya sebagai home stay untuk tempat menginap bagi wisatawan yang berlibur ke Malaysia.

Wisata berkuda khususnya untuk rute sepanjang kaki Gunung Batur, sesungguhnya telah lama diwacanakan oleh sejumlah kalangan di Kintamani, Bangli. Namun, hingga saat ini belum bisa direalisasikan dengan alasan sosiologis. Padahal sesungguhnya potensi wisata berkuda di kaldera Batur sangat besar peluangnya dikembangkan dan sama dengan pengembangan wisata trekking.

Memang salah satu penyebab wisata berkuda belum bisa digarap adalah masalah budaya dan sosiologis. Secara sosiologis dan budaya warga lokal khususnya warga Desa Adat Batur memang enggan untuk memelihara kuda dengan alasan adanya pantangan. Warga memang tidak ada yang berani memelihara kuda karena alasan kepercayaan.
Namun demikian, potensi wisata bekuda di Batur memiliki peluang yang cukup jika dikembangkan secara profesional. Dengan kondisi alam yang masih alami ditambah keindahan yang ditawarkan.
Selain itu, dengan pesona alam yang dimiliki, maka wisata berkuda bisa dikembangkan di Kintamani khususnya dengan jalur sepanjang lereng Gunung Batur yang masih alami. Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah ada investor yang siap menanamkan modalnya untuk menggarap potensi ini.

Menurut Pemkab Bangli berkewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada di Kintamani secara maksimal sehingga Kintamani tidak hanya dikenal dengan keindahan danau dan Gunung Batur saja, namun juga adanya alternatif wisata lain. Ini yang diharapkan dari pemerintah.

Masyarakat Malaysia yang berwisata ke Bali turun 8,25 persen dari 68.192 orang selama periode Januari-Mei 2009 menjadi hanya 63.363 orang pada periode yang sama 2010. Kondisi tersebut menyebabkan posisi negeri tetangga itu melorot dari urutan tiga menjadi lima dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Pulau Dewata.

Masyarakat Malaysia itu seluruhnya datang lewat Bandara Ngurah Rai, hanya dua orang yang tercatat melalui pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar. Masyarakat Negeri Jiran yang berliburan ke Bali mampu memberikan kontribusi sebesar 5,61 persen dari total wisman ke Bali sebanyak 952.073 orang selama lima bulan pertama 2010.

Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,43 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 870.029 orang. Dari sepuluh negara terbanyak memasok turis ke Bali, lima negara di antaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni Australia naik 55,72 persen dari 137.018 orang menjadi 213.361 orang, Taiwan naik 13,83 persen dari 48.168 orang menjadi 54.828 orang.

Selain itu Belanda 45,89 persen dari 20.829 orang menjadi 30.388 orang, Inggris 3,83 persen dari 19.495 orang menjadi 29.862 orang dan Singapura 53,18 persen dari 19.495 orang menjadi 29.862 orang. Sementara lima negara lainnya yang mengalami penurunan selain Malaysia juga Cina 2,67 persen dari 85.828 orang menjadi 83.535 orang, Jepang turun 24,71 persen dari 132.122 orang menjadi 99.473 orang dan Malaysia 8,26 persen dari 58,192 orang menjadi 53.383 orang.

Demikian pula wisatawan asal Korea Selatan turun 7,03 persen dari 52.311 orang menjadi 48.531 orang dan Prancis 5,35 persen dari 37.256 orang menjadi 35.264 orang.