Bali Sewa Mobil Blog Bali

Pemkab Badung telah merancang master plan kawasan Simpang Siur Dewa Ruci. Hal ini terkait pelaksanaan proyek underpass yang cukup signifikan akan mengubah wajah kawasan tersebut.  Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Badung Putu Eka Merthawan mengungkapkan master plan kawasan Dewa Ruci salah satunya berisikan taman pendukung.

Taman tersebut sebagai ganti taman dan taman median yang kini dibongkar untuk mendukung pembangunan undepass.  Pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek underpass.  Pada intinya pihak pelaksana diminta membuatkan sehuah taman yang sesuai konsep bersih, hijau dan berbunga yang disodorkan Pemkab Badung.  Yang jelas  dengan adanya underpass. kawasan ihi akan kami tata kembali,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan underpass, Eka Merthawan menyatakan taman median dan pohon perindang sepanjang 450 meter di jalur proyek underpass, seluruhnya akan dihongkar. Pembongkaran telah dimulai. Ratusan pohon perindang menjadi korban proyek terbut.

“Konsekuensi sebuah pembangunan tentu ada, dan Pemkab Badung mendukung sepenuhnya pembangunan underpass. Ya tidak apa-apa. korbankan palem demi kepentingan bangsa dan negara.” kata Eka Merthawan.

Sejumlah jalan menuju kawasan objek wisata di Bali banyak yang mengalami kerusakan. Ironisnya, meski kerap dilaporkan kepada pemerintah setempat, namun respons pemerintah dirasakan kurang optimal mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Tata Ruang untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut.
“Kualitas jalan menuju objek wisata seperti di Badung dan Denpasar memang masih relatif baik Namun, jalan menuju kawasan objek wisata dari Desa Marga hingga Jatiluwih dan sejumlah objek di Bali Timur dan Bali Utara rusak parah.
Diinformasikan, selain Jatiluwih, jalan menuju objek wisata Karangasem dan Lovina Singaraja banyak yang sudah hancur. Jalan dari Payangan ke Kintamani serta dari Rendang menuju Selat Duda dan Sidemen ke Klungkung juga banyak yang mengalami kerrusakan. Selain bisa mengurangi kenyamanan wisatawan juga dapat membahayakan perjalanan wisatawan jika sopir tidak herhati-hati saat mengantar wisatawan akibat jalan yang rusali.

Jalan menuju objek wisata merupakanbagian infrastruktur yang vital seperti jalan Payangan ke Kintamani merupakan akses jalan pintas dan Bali Selatan ke Bali Utara. Sayangnya, kualitas jalan tersebut sudah mengalami penurunan.

Pemerintah semestinya tidak tinggal diam melihat kerusakan infrastruktur jalan menuju kawasan objek wisata di Bali. Pelaku pariwisata di Bali tentunya malu kepada wisatawan yang berlibur ke Bali terkait kiialitas jalan menuju objek wisata di Bali yang sudah mengalami kerusakan.  Banyak  infrastruktur jalan menuju objek wisita yangrusak di tengah banknya objek wisata yang menaikkan tarifi.

Jalan yang berkualitas menentukan kelancaran perjalanan, dan keluhan wisatawan kurang nyaman dalam perjalanan wisata bisa ditekan. Kerusakan jalan menuju kawasan objek wisatainmi jika tidak diperbaiki akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke kawasan objek wisata tersebut.

Kenaikan tarif masuk sejumlah objek wisata di Bali diharapkan tidak mengejar retribusi semata. Para pengelola objek wisata baik pemerintah, swasta, desa pakraman maupun perorangan harus memperhatikan fasilitas penunjang pariwisata. Salah satunya, fasilitas toilet dan akses menuju kawasan wisata yang kerap menjadi sorotan wisatawan. Peningkatan tarif masuk harus disertai peningkatan servis dan fasilitas penunjang pariwisata. Sebab, harga menentukan kualitas suatu produk pariwisata. Jika ada peningkatan harusnya diimbangi dengan perbaikan juga.

Keberadaan fasilitas penunjang pariwisata yang tersedia di sejumlah objek wisata di Bali masih jauh dari memadai. Salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali oni masih memerlukan perubahan dari segl infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya.

Tren lukisan bertemakan anatomi tubuh manusia terutama perempuan telanjang, berlanjut. Berbagai art shop yang terletak di seputaran Kuta dan Legian menyediakan lukisan perempuan seksi yang menggunakan kanvas sebagai medianya ini, dengan disajikan dalam banyak sudut pandang, baik dari sudut depan, samping, bahkan belakang.

Menurut seorang pekerja di sebuah art shop lukisan, mengatakan lukisan anatomi tubuh seperti ini yang kini diminati wisatawan. Lukisan anatomi tubuh seperti ini dapat dikatakan tren lukisan sekarang. Walaupun banyak art shop yang menyiapkan lukisan anatomi tubuh ini, namun lukisan anatomi tubuh bukan berarti lukisan yang laris terjual. Walaupun ada yang menyukai lukisan anatomi tubuh, namun lukisan lain yang salah satunya adalah lukisan abstrak, juga sering kali diminati wisatawan., yang terletak di seputaran Kuta. Wisatawan memiliki nilai seni berbeda, maka berbeda pula lukisan yang diminati wisatawan.

Dari berbagai lukisan anatomi tubuh yang diproduksi, kebanyakan merupakan anatomi tubuh wanita. Lukisan yang memiliki nilai jual sampai jutaan rupiah ini terkadang menurut orang yang tidak mengerti seni, dinilai sangatlah vulgar. Menurut salah seorang pemilik art shop, lukisan seperti ini peminatnya cenderung wisatawan yang tergolong berusia masih muda. Mungkin karena pengaruh jiwa muda. Lukisan anatomi tubuh memang kebanyakan terkesan seksi dan vulgar, namun lukisan ini juga memiliki nilai seni.

Makanan pedas merupakan ciri khas dan kuliner Indonesia. Hal ini menjadi khazanah budaya yang patut dilestarikan sebagai salah satu produk pariwisata. Hal ini pula menjadi salah satu ide dan diselenggarakan Chili Festival, di Bali Safari dan Marine Park, Minggu (7/8/2011).

Festival Chili merupakan salah satu upaya konservasi budaya dalam hal culture yang dilakukan Bali Safari dan Marine Park secara reguler. Kali ini acara yang diselenggarakan merupakan yang ketiga setelah rutin diselenggarakan sejak tahun 2009. Chili Festival kali ini dibuka oleh Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, didampingi oleh General Manajer Bali Safari dan Marine Park, Hans Manansang, serta Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha.

Festival Chili yang diselenggarakan menyajikan sebanyak 300 jenis sambal yang tersebar di seluruh daerah di kabupaten yang ada di Bali. Festival yang diselenggarakan hingga satu bulan penuh ini, sekaligus sebagai daya tarik wisatawan yalig berkunjung ke Bali Safari dan Marine Park.

BKOW Bali
Sementara itu, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Bali berpartisipasi pada Chili Fertival Bali Safari alias Festival Sambal Bali. Di antara 360 peserta yang ambil bagian, lima delegasi berasal dan BKOW Bali, yang diwakili Gatriwara (dari ibu ibu Legislatif/DPRD Bali), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Bali, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) PWKI dan PWKI.
Ketua BKOW Bali, A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H. M.M. Gatriwara menerangkan Gatriwara Bali membuatt sambal kulit jeruk. IWAPI sambal kecombrang alias sambal kecicang/bongkot, WHDI sambal matah variasi, WKRI sambal mangga, dan PWKI sambal dabu dabu.

Kisruh pengelolaan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot benar-benar bak bola api, terus menggelinding dan memanas. Setelah pernyataan sikap koalisi parpol, aksi penggalangan kekuatan oleh pemuda, rapat parapangemong Pura Luhur Tanah Lot yang mendukung pengelolaan DTW Tanah Lot oleh pihak Desa Pakraman Beraban, Jumat (1/4) kemarin, giliran lebih dari seribu warga Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri mendatangi Kantor Bupati Tabanan.
Massa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya terkait pengelolaan obyek wisata Tanah Lot. Mereka mendeadline Bupati Tabanan agar dalam tiga hari kerja memberi keputusan terkait tuntutan tersebut. Massa dari Beraban yang dipimpin Bendesa Adat dr. I Way an Arwata dengan mengenakan pakaian adat madya diiringi bleganjur, membawa spanduk dan panji-panji kebesaran Desa Beraban. Intinya, mereka menuntut Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, segera mengambil keputusan terkait pengelolaan DTW Tanah Lot.
Ketua IV Tim Perjuangan Pengelolaan Tanah Lot, I Made Sujana, mengingatkan massa bahwa kedatangan mereka ke kantor bupati adalah memberikan dukungan kepada Tim Perjuangan Pengelolaaan Tanah Lot. Dua puluh orang Tim Perjuangan Pengelolaan Tanah Lot diterima Sekkab Tabanan I Nengah Judiana, mewakili Bupati Tabanan yang ketika itu tidak ada di tempat.
Dalam pertemuan itu, Judiana didesak dengan dua pertanyaan terkait kapasitasnya bisa mengambil keputusan. Namun, Judiana hanya berjanji menyampaikan asipirasi warga Beraban kepada pimpinan. “Saya tidak berhak memutuskan. Saya akan sampaikan kepada Bupati,” jawab Judiana.
Sujana pun mengingatkan kepada seluruh pejabat di Tabanan dan pimpinan daerah membaca proposal yang telah diajukan Desa Pakraman Beraban. Dia berharap para pejabat tidak terpengaruh isu yang berkembang. “Mohon proposalnya dibaca saksama. Jika ada hal yang tak jelas, kami siap memberikan penjelasan dan mempresentasikannya,” tandas Sujana.
Selanjutnya, Judiana bersama Tim Perjuangan menemui warga yang duduk-duduk menunggu di halaman kantor bupati. Kepada warga disampaikan jika asprasi masyarakat Beraban ditampung dan akan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan kajian. Usai demo di Kantor Bupati Tabanan, massa kemudian kembali pulang.
Sementara itu, di Wantilan Pura Luhur Tanah Lot, seluruh pengempon Pura Luhur Tanah Lot yang terdiri dan 465 kepala keluarga mengadakan rapat akbar yang tujuannya menindakianjuti keputusan pengelolaan obyek wisata Tanah Lot. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengemong Pura Luhur Tanah Lot, I Ketut Toya Adnyana. Inti keputusan dan rapat akbar tersebut adalah, pengempon Pura Luhur Tanah Lot akan melakukan pemungutan donation apabila pihak pemerintah daerah tidak memperhatikan keinginan Desa Pakraman Beraban yang telah diajukan. Rapat akbar ini adalah tindak lanjut dan rapat sebelumnya, yang tujuannya untuk mendukung perjuangan Desa Beraban atas pengelolaan obyek wisata Tanah Lot. Harapan mereka, pemerintah memperhatikan dengan saksama konsep yang diajukan Desa Pakraman Beraban demi kemajuan Tanah Lot ke depan. Keterlambatan pihak pemerintah daerah menyikapi permasalahan ini, merupakan hal yang sangat clisayangkan oleh pihak pengempon Pura Luhur Tanah Lot. Pihak pengempon Pura Luhur Tanah Lot telah mengadakan kesepakatan tentang pengelolaan Tanah Lot ke depan demi kebaikan bersama,” ujar ToyaAdnyana.
(dikutip dari Bali Post)

Tahun Baru Caka 1933 yang dikenal di Bali dengan hari raya Nyepi selalu diisi dengan melaksanakan Catur Brata Panyepian. Ada yang menanyakan, apakah pada saat Nyepi harus puasa?
Sebenarnya puasa tidak termasuk dalam Catur Brata Panyepian. Hanya untuk memudahkan kita melaksanakan brata, puasa dirasa perlu tetapi tidak diharuskan. Puasa tidak makan (upawasa), puasa tidak berbicara (mauna), dan puasa tidak tidur (jagra) adalah brata pada saat Siwaratri.

Kalau pada saat Nyepi kita juga melaksanakan puasa, Secara otomatis kita akan lebih mudah melaksanakan amati gni karena pada saat itu kita tidak memasak. Kita tidak mempersiapkan hidangan (amati karya), otomatis kita tidak keluar rumah untuk berbelanja misalnya (amati lelungan) lebih-lebih kalau kita tidak menikmati hidangan yang enak, kita sudah melaksanakan amati lelanguan.

Yang terpenting dari pelaksanaan Nyepi adalah Catur Brata Nyepi. Percuma saja kita berpuasa, tetapi kita menyalakan api, bepergian, atau mengerjakan sesuatu yang tidak perlu bahkan asyik ngerumpi. Sebaiknya Brata Nyepi dibarengi dengan olah batin dan perenungan.
Pada siang hari mungkin bisa membaca sastra suci tentang tutur suci atau purana. Sore harinya diisi dengan diskusi agama dan pada malam harinya bisa melaksanakan kegiatan sambang samadhi atau meditasi, yaitu merenungkan apa yang telah kita perbuat, apa yang akan kita perbuat, serta mengevaluasi apa yang telah kita capai. Selanjutnya perenungan diarahkan menuju perenungan akan jati diri kita yang sebenarnya.

Biro perjalanan wisata (BPW) termasuk usaha jasa pariwisata lainnya rata-rata belum memiliki standar tarif yang telah disepakati bersama. BPW di Bali memang perlu memiliki standar tarif yang ditetapkan pemerintah.

Setiap usaha di sektor pariwisata perlu didukung standar tarif. Seperti di BPW, banyak BPW nakal yang memainkan tarif untuk meraup orderan. Praktik banting tarif ini dilakukan karena pengaruh persaingan yang tidak sehat. Praktik banting tarif sebenarnya merupakan langkah bunuh diri. BPW yang memberikan tarif murah, mereka akan merasakan kerugian. Hotel menaikkan tarif kamar sewajarnya BPW melakukan penyesuaian tarif dan bukan banting tarif. Praktik banting tarif ini umum dilakukan BPW yang tidak mengantongi izin. BPW ilegal melakukan banting tarif mungkin ingin memenangkan persaingan. Ini tentunya merugikan BPW yang selama ini telah mengantongi izin.

Untuk mengatasi permainan tarif tersebut diperlukan campur tangan pemerintah. Pemerintah di antaranya bisa saja melakukan penyeragaman tarif BPW dalam rangkaian standardisasi tarif pariwisata. Selain itu, pemerintah dalam penetapan tarif standar ini mesti berdasarkan hitungan ekonomi. Bisnis BPW tentunya memperhitungkan persentase keuntungan, pajak dan biaya operasional lainnya. Penetapan standar tarif ini perlu dipastikan tidak membuat BPW merugi melainkan bisa menjamin keberlangsungan usaha BPW.

Selain itu, perlu adanya payung hukum untuk menangani pelaku pariwisata khususnya BPW nakal yang melakukan banting tarif. Sementara itu, kawasan pariwisata di luar Bali belum ada yang menerapkan standardisasi tarif pariwisata. Bila disetujui, Bali yang mengawali penerapan perda standardisasi tarif pariwisata tersebut. Penerapan tarif standar BPW dari pemerintah ini perlu mendapatkan kontrol dari Asita.

Sementara itu, BPW kebanyakan sibuk dengan kegiatan usaha BPW tidak mungkin mengurusi upaya penyeragaman tarif. Melalui standardisasi penerapan tarif pariwisata yang ditetapkan pemerintah akan memudahkan BPW dalam berbisnis.

Objek wisata Monkey Forest di Ubud sampai saat ini masih tetap menjadi objek wisata yang cukup menarik bagi setiap wisatawan mancanegara yang mengunjungi kawasan desa wisata itu. Ini terbukti, jumlah wisman yang mengunjungi objek tersebut masih cukup ramai, kendati tidak seramai jika sedang musim liburan. Pasalnya, jika musim liburan, objek ini selain diramaikan wisman juga wisatawan domestik dari beberapa kota besar di Indonesia.

Saat ini memang tidak seberapa ramainya dibanding dengan jika musim libur. Kendati demikian, rata-rata 500 orang wisatawan per hari pasti menikmati jinaknya kera-kera di objek ini. Kunjungan wisatawan di Monkey Forest nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja, jumlahnya yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi hari libur atau hari raya besar lainnya. Mengingat, selama ini Monkey Forest tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik yang berasal dari seluruh kota besar yang ada di luar Bali yang sedang berlibur di daerah ini. Makanya, jika hari libur besar, jumlah pengunjung pasti membludak. Di bulan Desember karena hari Natal dan Tahun Baru, diyakini wisatawan mancanegara maupun domestik akan ramai mengunjungi Monkey Forest.

Berkat jinaknya kera-kera, wisatawan sangat menyukai objek ini. Adapun wisatawan yang mengunjungi objek wisata ini adalah wisatawan asal negara Asia seperti Cina, Hongkong, Taiwan dan lainnya cukup ramai mengunjungi Ubud. Para wisatawan ini sebelum mengunjungi Pasar Ubud, diawali dengan mengunjungi Monkey Forest. Dari informasi, jumlah kera yang ada di kawasan hutan yang luasnya sekitar 2 hektar tersebut, kini terus semakin bertambah. Dari jumlah kera yang ada itu, dikategorikan tidak nakal, yang membuat wisatawan bisa mencengkerama dengan kera sambil memberi makan pisang. Karena dikelola oleh desa pakraman, hutan yang ada di kawasan tersebut masih asri dengan berbagai pohon langkanya.

Keberadaan angkutan wisata dan kendaraan sewa tidak berizin (ilegal) di Bali terus menjamur. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Propinsi Bali mengatakan, pihaknya akan segera menertibkan angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali yang belum mengantongi izin itu.

Dari hasil survai yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali, dari 10 kendaraan sewa/angkutan pariwisata yang disidak hampir 6 kendaraan di antaranya tidak mengantongi izin. Kendaraan sewa dan angkutan pariwisata yang tidak mengantongi izin termasuk kendaraan operasional hotel dan vila yang digunakan untuk mengantar wisatawan.

Pengoperasian angkutan pariwisata dan kendaraan sewa tersebut, memang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Hanya saja, pengoperasian angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ini mesti tetap memperhatikan legalitas usaha. Selain itu, keberadaan angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ilegal ini sudah mulai menjamur. Ini akan berdampak terhadap kualitas layanan transportasi bagi wisatawan di Bali.

Dishub berharap, kecelakaan yang terjadi pada era tahun 1991 tidak terulang kembali. Insiden kecelakaan tersebut terjadi pada armada bus pariwisata yang mengangkut wisatawan yang bertujuan tour ke objek wisata Kintamani. Kecelakaan yang menimpa wisatawan saat kegiatan tour tersebut sangat berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

Saat ini, insiden kecelakaan yang menimpa wisatawan bisa diantisipasi dengan penyediaan armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang memadai. Armada angkutan pariwisata di Bali juga wajib dilengkapi dengan izin yang lengkap. Apabila melayani kegiatan tour wisatawan, pengelola armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa mesti memberikan jaminan keamanan dan jaminan asuransi ketika terjadi kecelakaan.

Wisatawan tentunya juga berharap ketika berlibur di Bali, mereka bisa mendapatkan layanan jasa transportasi terbaik dari pelaku pariwisata. Jangan sampai hotel sudah bintang lima tetapi kualitas angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali masih jauh dari bintang lima. Selain itu, angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang selama ini belum mengantongi izin akan dilegalkan. Ini termasuk angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang selama ini ilegal bisa melengkapi diri dengan asuransi melalui Jasa Raharja.

Dishub akan mengontrol jumlah angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali. Ini termasuk mengevaluasi tingkat kebutuhan angkutan wisata di Bali. Dishub Bali akan mendata dan mengevaluasi jumlah armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali bersama Polda, Jasa Raharja, Organda dan Pawiba.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Ditjen Angkutan Darat telah menyediakan kuota perizinan untuk armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali. Dishub tentunya juga perlu menghitung jumlah kebutuhan penambahan armada angkutan pariwisata dan sewa di Bali.

Penghitungan kebutuhan armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ini untuk memberikan kepastian dunia usaha bagi masyarakat termasuk pengelola hotel/vila untuk mengurus izin angkutan pariwisata/kendaraan sewa bagi kendaraan yang dioperasionalkan.

Keberadaan guide ilegal di Bali makin meresahkan pramuwisata yang mengantongi izin resmi di Bali. Humas Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Daerah Bali, mengatakan pramuwisata ilegal yang mendominasi di Bali saat ini meliputi pramuwisata bahasa Korea ilegal dan pramuwisata bahasa Mandarin ilegal.

Total pramuwisata berlisensi yang tercatat di HPI Bali mencapai 8.000 orang, sementara yang aktif hanya berkisar 5.000 orang. Pramuwisata yang aktif ini sangat mengeluhkan keberadaan pramuwisata ilegal yang saat ini masih banyak beroperasi di Bali. Pramuwisata ilegal ini kerapkali ditemui pramuwisata HPI yang aktif mengantar tour wisatawan. Pramuwisata ilegal yang banyak ditemui mengantar wisatawan ini lebih banyak pramuwisata dengan bahasa Mandarin atau bahasa Korea.

HPI sangat menyesalkan Biro Perjalanan Wisata (BPW) pasar Cina dan BPW pasar Korea di Bali yang masih menggunakan pramuwisata ilegal. HPI meminta Pemerintah Propinsi Bali melalui Dinas Pariwisata (Disparda) Bali untuk melakukan upaya-upaya penertiban terhadap guide ilegal di Bali tersebut. Keberadaan pramuwisata ilegal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara pramuwisata yang selama ini sudah mengantongi izin resmi. Di satu sisi banyak pramuwisata yang berlisensi yang tidak mengantar wisatawan, di sisi lain pramuwisata ilegal ini dengan sangat nyaman melakukan aksinya mengantar tour wisatawan. Ini menunjukkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap pramuwisata ilegal yang mengantar tour wisatawan di Bali.

Sementara itu, diprediksi BPW pasar Korea dan BPW Pasar Cina di Bali ini menggunakna pramuwisata ilegal untuk memudahkan mengantur pramuwisata tersebut. Ini termasuk kemungkinan munculnya kembali praktek jual-beli kepala (JBK). HPI sudah sering menerima laporan dari anggota terkait maraknya praktek pramuwisata ilegal. Ini mungkin bagian trik dari BPW nakal di Bali untuk menjual Bali secara murah melalui praktik JBK.

HPI minta kepada Disparda Bali, melibatkan perwakilan dari Asita dan HPI dalam kegiatan penertiban pramuwisata ilegal di Bali. Yang mengetahui keberadaan pramuwisata ilegal dan pramuwisata ilegal digunakan BPW di Bali hanya HPI dan Asita. Selain itu, Disparda Bali wajib melibatkan Asita dan HPI dalam kegiatan sweeping menindak pramuwisata ilegal di Bali. Sangat disayangkan jika Disparda Bali tidak melibatkan HPI dalam kegiatan sweeping pramuwisata ilegal di Bali.